Ancaman intrusi air laut yang merembes ke dalam sumber-sumber air bersih daratan kian meluas di wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat kombinasi krisis iklim, kenaikan permukaan air laut, dan pengrusakan ekosistem mangrove secara masif. Penyusupan air asin ini tidak hanya mencemari sumur-sumur konsumsi warga pesisir, tetapi juga merusak kesuburan lahan pertanian dan memicu krisis air bersih yang parah bagi masyarakat setempat. Tanpa penanganan ekologis yang cepat dan terukur, kerusakan kualitas air tanah ini akan memaksa warga pesisir kehilangan ruang hidup alami mereka. Dalam mengatasi ancaman krisis air tersebut, langkah penanganan strategis berbasis konservasi lingkungan yang dipelopori oleh WALHI Payakumbuh menjadi panduan penting dalam memulihkan keseimbangan tata air pesisir.
Langkah utama dalam mencegah penetrasi air laut ke daratan diawali dengan rehabilitasi masif kawasan sabuk hijau (green belt) mangrove di sepanjang garis pantai NTT. Vegetasi mangrove berfungsi sebagai penahan alami terpaan ombak sekaligus penyaring alami yang menahan perembesan air laut ke dalam akuifer air tanah daratan. Keterlibatan penuh masyarakat lokal dalam pembibitan dan penanaman spesies mangrove endemik menjadi kunci keberhasilan restorasi sabuk hijau ini. Penjagaan ketat terhadap kawasan mangrove yang telah direhabilitasi juga dilakukan guna mencegah perusakan kembali akibat penebangan kayu atau pembukaan tambak ilegal.
Selain memulihkan sabuk hijau pantai, penghentian pengambilan air tanah secara berlebihan (over-extraction) di kawasan pesisir juga wajib diterapkan secara ketat melalui regulasi daerah. Penyedotan air tanah berlebih menciptakan rongga kosong di bawah permukaan daratan yang mempercepat masuknya air asin ke dalam lapisan akuifer manis. Sosialisasi penggunaan teknologi pemanenan air hujan (rainwater harvesting) dan pembuatan embung desa diperbanyak sebagai alternatif pasokan air bersih warga. Langkah ini efektif menekan ketergantungan masyarakat pada penyedotan air tanah secara terus-menerus.
Penguatan jaringan pengawasan lingkungan dan edukasi publik dilakukan secara berkelanjutan dengan menggandeng organisasi lingkungan seperti WALHI Solok guna mengonsolidasikan advokasi penyelamatan tata air di pulau-pulau kecil. Pelatihan pemantauan kualitas air tanah secara mandiri diberikan kepada warga desa agar mereka dapat mendeteksi gejala intrusi air laut secara dini melalui pengukuran tingkat salinitas sumur. Data pemantauan partisipatif ini kemudian dijadikan dasar untuk mendesak tindakan pemulihan lingkungan oleh pemerintah daerah setempat. Keterlibatan warga secara aktif memperkuat daya tahan komunitas dalam menghadapi dampak krisis iklim di wilayah mereka.
Pendekatan advokasi hukum juga ditempuh guna menghentikan proyek-proyek pembangunan pesisir yang terbukti merusak struktur bentang alam dan memicu percepatan abrasi. Evaluasi terhadap Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari kegiatan industri atau pariwisata pesisir terus diawasi agar tidak mengorbankan pasokan air bersih masyarakat sekitar. Pemerintah didorong untuk memprioritaskan alokasi anggaran daerah bagi pembangunan infrastruktur konservasi air dan perlindungan kawasan resapan air pesisir. Kebijakan pembangunan berbasis tata ruang hijau ini sangat vital guna mencegah kehancuran lingkungan pesisir yang lebih parah.
Secara keseluruhan, mencegah intrusi air laut di pesisir NTT memerlukan kolaborasi yang solid antara restorasi vegetasi pantai, pembatasan ekstraksi air tanah, dan penegakan regulasi tata ruang yang ramah lingkungan. Keberhasilan upaya ini memberikan kepastian ketersediaan air bersih dan menjamin keberlanjutan sektor pertanian serta pemukiman warga pesisir. Komitmen kuat yang ditunjukkan oleh jaringan pengawas independen seperti WALHI Palembang membuktikan bahwa upaya pemulihan ekosistem yang konsisten mampu melindungi wilayah pesisir Indonesia dari ancaman krisis lingkungan. Dengan tata kelola pesisir yang lestari, keberlanjutan hidup warga pesisir NTT akan tetap terjaga di masa depan.